Banalitas “Politik Satwa” Oleh Asep Salahudin

Tulisan ini mengkritik keras degradasi nalar dan etika politik Indonesia yang tercermin dalam polarisasi ekstrem di media sosial, simbolisasi politik dengan istilah satwa seperti “kecebong” dan “kampret”, serta maraknya hoaks dan ujaran kebencian. Politik direduksi menjadi pertarungan emosional pasca-fakta, bukan adu gagasan berbasis data dan rasionalitas. Media sosial menjadi arena “tawuran baru” yang masif dan destruktif. Penulis menilai kondisi ini sebagai jalan buntu kebudayaan, hilangnya demokrasi deliberatif, dan “animalisasi manusia”. Menjelang puncak politik 2019, tulisan ini mengingatkan bahaya politisasi identitas dan menyerukan kembalinya politik pada etika, argumentasi rasional, dan kemanusiaan yang memuliakan kehidupan bersama.

*****

Biasanya dua binatang itu dihidupkan dalam satu tarikan napas penuh makian.  Melambangkan sebuah umpatan narasi kebencian. Hubungan keduanya nyaris  sudah berhadap-hadapan. Seolah tidak ada titik temu yang mampu menyatukan. Politik disikapi sebagai kalah dan menang, benar salah, setan dan Tuhan, poros Mekkah dan Beijing.

Media sosial menjadi medan paling nyaman untuk mempertontonkan ekspresi kebinatangan dan wilayah paling potensial menyalurkan otak primitif reptilian kita. Yang diperlukan bukan lagi kelengkapan data,  kekokohan argumentasi, ketajaman dan kedalaman sudut pandang, akan te tapi kepandaian retorika  dan selebihnya  keterampilan merisak secara membabi-buta.

KOMPAS/SAMUEL OKTORAKelompok teater rakyat longser, Bandoeng Mooi Kota Cimahi tampil dengan cerita berjudul Pilkades Lain Pilkadal dalam acara Pasanggiri Longser Dalam Rangka Sosialisasi Pilgub Jabar 2018 di Gedung Kesenian Sunan Ambu Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI), Bandung, Sabtu (24/3). Kelompok ini berpesan kepada masyarakat, terutama pemilih pemula tidak mudah percaya atau terhasut hoaks atau berita bohong dalam pilkada.

Kalau Anda mengidap penyakit jantung janganlah coba-coba singgah di belantara media sosial tak bertuan, apalagi sambil melempar isu sensasional, dalam waktu singkat akan  di-bully haters atau  atau dipuji lovers. Menjadi santapan empuk  laskar buzzer yang mungkin diciptakan Tuhan sengaja sebagai begundal penebar fitnah, hoaks  dan kebohongan.

Kata Reza AA Wattimena (2017), pada dunia pasca-fakta, di rimba media sosial orang tak lagi mencari kebenaran, politik bukan lagi dijangkarkan pada roh otentisitas dan kehendak mulia menciptakan kehidupan berbudi luhur, akan tetapi justru pada kehebohan, pada dusta dan citra, “Fakta dan data tidak lagi penting. Yang dicari adalah sensasi yang mengaduk-aduk emosi. Berita di media sosial lebih berpengaruh ketimbang data dan fakta tentang kenyataan. Ini semua lalu menjadi pembenaran dan kedangkalan pikir.”

Hari ini kita tak lagi sering mendengar tawuran siswa SMP atau SMA di jalanan, sesuatu yang—tentu saja—patut disyukuri bersama. Namun, sayangnya, ternyata semangatnya tidak lenyap sama sekali. Justru jejaknya tampak di media sosial, malah dirayakan dengan benderang oleh semua kelompok umur dengan dampaknya yang tidak kalah mengerikan.

KOMPAS/FABIO COSTADeklarasi Papua Anti Hoaks di Jayapura pada 13 Maret 2018.

Kalau dalam ilmu hadis (ulumul hadits)  ada kategori sahih, hasan dan daif, maka nyaris percakapan di dunia maya itu kebanyakan masuk kriteria daif (lemah) dan atau bahkan maudhu’ (palsu). Tipologi  sahih menjadi barang langka dalam suasana perbincangan yang tergesa-gesa, gampang marah, fanatisme ugal-ugalan dan beban berat kepentingan yang tak henti dipikul.

Kompas/Wisnu WidiantoroDua calon presiden, Prabowo Subianto dan Joko Widodo bersalaman saat Rapat Pleno Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (1/6). Pertemuan itu menjadi pertemuan pertama mereka paska maju sebagai capres dalam Pemilu 2014.

Apalagi kabar  berderajat tinggi, “mutawatir”, kini semakin terpuruk. Karena kabar seperti ini mensyaratkan sikap amanah, tanggung jawab, perjumpaan dengan sumber berita, dan kelengkapan data. Padahal martabat “mutawatir”-lah yang akan menjadi jiwa peradaban, pencerah kemanusiaan dan sel darah merah ilmu pengetahuan. Dalam spirit ke-\’mutawatir\’-an yang ditemukan adalah kesejatian, hubungan kemanusiaan yang saling memuliakan, keagamaan yang lapang, politik welas asih,  ekonomi menyejahterakan dan kemajemukan yang membawa kemaslahatan.

Simbolik

Kalau pascareformasi sampai hari ini banyak anggota Dewan dan kepala daerah yang ditangkap tangan, termasuk gubernur di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang menerapkan syariat Islam, kemungkinan besar karena diam-diam satwa itu telah berubah wujud menjadi manusia. Sifat tamak  jadi tabiat dan korupsi diam-diam menjadi jati diri. Apalagi dalam dunia politik sering kali yang menjadi rujukan diksinya adalah satwa. Sebutlah semisal kutu loncat, buaya darat, muka badak, anjing menggonggong kafilah berlalu, tikus-tikus kantor, dan lain sebagainya.

Tanpa sadar sesungguhnya memori kolektif politikus telah mengasosiasikan dirinya dengan serba satwa. Maka, tidak heran kalau satwa satu per satu bermigrasi ke ruang publik. Dengan segala atribusi negatifnya, kata kecebong dinisbahkan kepada segenap pendukung pemerintah, dan kampret disematkan pada kelompok oposisi yang di matanya tidak ada satu kebaikan pun yang telah ditorehkan penguasa.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subiyanto berorasi saat deklarasi pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rejekshah untuk maju dalam Pilkada Sumatera Utara 2018, di Lapangan Merdeka, Medan, Minggu (7/1). Pasangan ini diusung lima partai yang menguasai 50 persen kursi DPRD Sumut yakni Partai Gerindra, Golkar, PKS, Nasdem, dan PAN.Kompas/Aufrida Wismi Warastri (WSI)07-01-2018

Bagi saya ini bukan hal sepele, akan tetapi sejatinya menjadi sebuah alamat jalan kebudayaan yang buntu, semakin terjal, penanda hilangnya daulat nalar, punahnya daya argumentasi, dan lenyapnya demokrasi deliberatif lengkap dengan elemen diskursifnya. Politik tidak lagi diproyeksikan untuk mengurus persoalan harian, tetapi percakapan lima tahunan dan diringkus semata hanya pemenuhan demokrasi elektoral. Hal-hal substansial pun hilang. Akhirnya, orang kalah tak berbesar hati menerima kekalahan, dan para pemenang  sering kali jemawa dengan kekuasaannya.

Tahun 2019 adalah puncak tahun politik. Akan ada hajat besar pemilihan presiden-wakil presiden dan anggota legislatif. Tentu suhu politik akan semakin panas. Mesin partai sudah mulai dihidupkan, bahkan semenjak 27 Juni 2018 saat pilkada serentak dilangsungkan. Isu baik dari kalangan pemerintah atau kelompok oposisi mulai dimainkan. Siapa berpasangan siapa sedang diujicobakan,  di lempar ke pasar sebelum pada 4-10 Agustus mendatang secara resmi didaftarkan.

Petahana  tentu membangun sejumlah alasan tentang pentingnya  kekuasaannya dilanjutkan dengan mengedepankan prestasi yang telah dilakukannya sehingga khalayak teryakinkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi benar-benar bekerja. Sementara pihak yang belum berkuasa mematahkan semua alasan itu, mereka akan bikin daftar kegagalan pemerintah.

Di titik ini semua berjalan lazim, apalagi kalau satu sama lain mengedepankan argumentasi berbasis data, program dan rasionalitas kokoh. Menjadi absurd dan berbahaya apabila yang dimainkan adalah banalitas politisasi identitas, mengarak isu agama secara  serampangan, menggoreng sentimentalisme etnik seperti yang terjadi saat pemilihan gubernur paling buruk DKI Jakarta yang sampai saat ini trauma psikologisnya masih terasa.

“Zoon politicon”

Mencermati teologi, tampaknya Tuhan juga senang membuat alegori meminjam dunia satwa. Dalam Al-Quran, misalnya, ada banyak sekali surat yang menating kata binatang entah itu sapi betina (al-baqarah), semut (an-naml), dan gajah (al-fil). Dalam ajaran Kristen malah domba-domba lengkap dengan penggembalanya dianggit sebagai metafora tautan-tautan religius epifani spiritual. Ernst Cassirer menyebutnya “animal symbolicum”.

Sumber: Indo BarometerPilihan terbuka calon wakil presiden

Misalkan manusia yang tidak lagi memuliakan kehidupan, disebut tak ubahnya binatang, bahkan lebih sesat. Mungkin sudah nasib binatang menjadi simbol kejahatan,  walaupun binatang tidak pernah  berbuat curang kepada manusia. Justru sebaliknya, kebaikan   yang sering kali dipersembahkannya  bahkan lewat cara yang paling tragis sekalipun, disembelih   atas nama agama (kurban).

Benar ketika Aristoteles berujar bahwa manusia adalah hewan bermasyarakat (zoon politicon). Namun juga tak terlampau keliru kalau hari ini masyarakatnya hilang, yang tersisa sekawanan hewan. Sebuah paradoks yang tak pernah selesai:  manusia berada dalam ketegangan  etik dan kesadaran kehewanan seperti dalam Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals  (Peter Singer). Inilah situasi miris yang dibilang Hannah Arendt sebagai “animalisasi manusia”.

sumber : harian Kompas edisi 16 Juli 2018 di halaman 6 dengan judul “Banalitas “Politik Satwa””.